BAHTSUL MASAIL PDF

Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan. Pertanyaan: 1 Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif? Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut: — Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah boleh. Dalam hal ini, diketahui bahwa keputusan Muktamar NU sebelum ini menyatakan bahwa bank konvensional itu hukumnya khilaf: halal, mubah dan syubhat. Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum. Pertanyaan: 1 Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI?

Author:Vujas Shashicage
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):13 May 2006
Pages:398
PDF File Size:5.77 Mb
ePub File Size:13.76 Mb
ISBN:949-5-78795-336-8
Downloads:3293
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Zulura



Hukum mengingkari janji bagi pemimpin pemerintahan. Pertanyaan: 1 Bagaimana status hukum janji yang disampaikan oleh pemimpin pada saat pencalonan untuk menjadi pejabat publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif? Adapun hukumnya diperinci sebagai berikut: — Apabila janji itu berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai pemimpin rakyat, baik yang berkaitan dengan program maupun pengalokasian dana pemerintah, sedang ia menduga kuat bakal mampu merealisasikannya maka hukumnya mubah boleh.

Dalam hal ini, diketahui bahwa keputusan Muktamar NU sebelum ini menyatakan bahwa bank konvensional itu hukumnya khilaf: halal, mubah dan syubhat. Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum. Pertanyaan: 1 Apakah hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI?

Jawaban: 1 Hukum membakar dan menenggelamkan kapal asing yang tertangkap telah melanggar hukum di wilayah NKRI, apabila dipandang mashlahah maka hukumnya mubah boleh dalam rangka untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Pemakzulan pemberhentian pemimpin. Pertanyaan: 1 Apa sebab-sebab pemimpin boleh diberhentikan? Jawaban: 1 Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada penyebab yang menjadikan pemimpin dapat diberhentikan kecuali jika ia nyata-nyata melanggar konstitusi. Direkomendasikan untuk mengundurkan diri. Apabila tidak mau mengundurkan diri dan tidak mau bertaubat, maka ia bisa dimakzulkan dengan aturan yang konstitusional selama tidak menimbulkan madharrat yang lebih besar.

Apabila pemimpin telah terbukti dan ditetapkan secara hukum melakukan hal-hal yang menyebabkannya dapat diberhentikan, maka proses tahapan pemberhentiannya sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Advokat dalam tinjauan Fiqh. Pertanyaan: 1 Bagaimana hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya? Misalnya, dalam perkara perdata, di mana pelaku yang memiliki KTP atau sertifikat tanah yang secara bukti formal benar, akan tetapi sejatinya salah.

Jawaban: 1 Hukum seorang advokat yang menggunakan segala cara demi memenangkan kliennya adalah haram. Karena beberapa alasan, diantaranya; menghalangi pihak lain untuk mendapatkan haknya, terdapat unsur manipulasi, atau membantu kedzaliman.

Dan apabila ia yakin atau punya dugaan bahwa upayanya untuk melawan keadilan maka hukumnya haram. Eksploitasi alam secara berlebihan. Pertanyaan: 1 Bagaimana hukum melakukan eksploitasi kekayaan alam secara legal, tetapi membahayakan lingkungan?

Jawaban: 1 Eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka hukumnya adalah haram. Hukum alih fungsi lahan. Pertanyaan: 1 Bagaimana hukum mengalihfungsikan lahan produktif, seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik, sehingga menyebabkan penurunan produktifitas masyarakat dan berkurangnya hasil produksi pangan?

Dalam kasus ini, siapakah yang lebih berhak atas lahan tersebut, warga yang menguasai tanah tersebut, atau pihak pemodal yang secara legal memiliki surat resminya?

Karenanya, negara atau pemerintah memiliki kewenangan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang dipandang lebih berhak berdasarkan kemaslahatan. Dengan catatan, pemerintah memberikan batasan tentang penerlantaran yang didasarkan pada prinsip kemaslahatan menurut Imam Abu Hanifah. Bersambung di Pages 2.

HUAWEI B970B MANUAL PDF

Umat Islam di Zona Hijau Corona Wajib Salat Jumat di Masjid

Yakni, suatu lembaga yang memiliki bertugas menjawab segala permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi masyarakat Zahro, Secara organisatoris, lembaga ini bertingkat mulai dari tingkat ranting desa sampai tingkat pusat di Jakarta. Namun, karena keterbatasan SDM, lembaga ini biasanya baru muncul pada tingkat kepengurusan cabang sampai ke level pusat, kecuali pada daerah-daerah yang memang keberadaan NU sangat kuat, maka lembaga ini terbentuk pada tingkat Majlis Wakil Cabang MWC bahkan ranting. Secara hirarkis, pengkajian persoalan dalam Bahtsul Masail berlangsung secara bertahap.

BOSONES Y FERMIONES PDF

Pengertian Bahtsul Masail

.

HELLFORGED NANCY HOLZNER PDF

Kumpulan Hasil Bahtsul Masail

.

Related Articles